Sulsel, Pensilrakyat.com – Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah menyebutkan, bahwa “guru” melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah mitra strategis pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Ia mengatakan, bahwa saat ini even Pilkada menimbulkan sikap dukung mendukung, olehnya saya berharap PGRI tidak dibawa ke ranah politik, energi besar dan positif yang dimiliki PGRI sebaiknya diarahkan untuk membangun profesi dan generasi muda bangsa, “paparnya.
“Mari kita urun rembuk, dalam musyawarah untuk aklamasi memilih ketua, jangan ada yang merasa kecewa karena kalah,” ujar gubernur sebagai arahan bagaimana seharusnya konferensi memutuskan calon ketua periode mendatang.
Pernyataan itu dikemukakan gubernur, saat membuka Konferensi Provinsi PGRI Sulsel, di Claro Hotel Makassar, 22-24 September 2019.
Lanjut disampaikannya, dihadapan peserta konferensi PGRI yang berjumlah 450 lebih dari seluruh Sulsel, “Saya minta agar 2020, jangan lagi ada guru yang istrinya dinas di Toraja, suaminya di Pulau Selayar, juga jangan ada lagi guru yang penempatan jaraknya jauh dari tempat tinggal, sehingga kelelahan di jalan, “jelasnya.
Gubernur Sulsel juga mengatakan, “akan memperjuangkan agar jangan lagi ada guru yang mengurus kenaikan pangkat, karena akan diupayakan kenaikan pangkat secara otomatis, sebab menurutnya setiap kunjungan ke daerah dirinya selalu memberikan kesempatan untuk mendengarkan keluhan guru, “ungkap Nurdin.
Dikesempatan itu pula, Sekjen PGRI Pusat, Drs. Ali Arahim, M.Pd. dalam sambutannya, Ia meminta kepada Gubernur Sulsel, agar membantu menyiapkan kantor PGRI di seluruh kabupaten/kota yang dijawab Prof. Nurdin Abdullah, dengan pernyataan siap membantu tanah untuk persiapan kantor yang diminta, “imbuhnya.
Sementara itu Ketua PGRI Sulsel, Prof. Dr. HM. Wasir Thalib, MS. dalam sambutannya pula menyebutkan, bahwa masa kepengurusan yang dipimpinnya 2014-2019, telah memberikan banyak motifasi dan spirit bagi guru di seluruh Sulsel. “Kami berterima kasih kepada gubernur yang telah memberikan kontribusi terhadap perbaikan nasib guru, terutama honorer sehingga bisa bergaji Rp. 3 juta perbulan, “harapnya. (*)