Makassar, Pensilrakyat.com – Warga Pulau Sangkarrang menduduki Kantor Gubernuran Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No.269, Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, pasalnya dengan membawa serta keluarga masing-masing, mereka mengharapkan agar Gubernur Sulsel, Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr. dapat ditemui langsung untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di Pulau Sangkarrang.
Namun apa lacur, gubernur yang sedianya bisa ditemui mereka setelah Sholat Jum’at, 14/08/2020 hanya ditemui oleh perwakilan saja diantaranya Iqbal Suhaeb, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulsel, Iqbal Suhaeb, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulkaf S. Latief bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani.
Dalam tuntutannya, warga Pulau yang menduduki kantor gubernur selama hampir dua malam tersebut, selain menagih janji gubernur yang akan mensejahterakan masyarakat Sangkarrang, juga meminta agar aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Royal Boskalis Westminster di Wilayah Tangkap Nelayan, dihentikan dan dicabut izinnya.
Dari hasil penelusuran media ini, permintaan warga didasari oleh keluhan warga Pulau Sangkarrang yang menghidupi keluarga mereka dengan berprofesi sebagai nelayan, sehingga dengan beraktivitasnya tambang yang dimaksud sangat mempengaruhi aktivitas pencarian nelayan setempat.
“Selama beraktivitasnya Royal Boskalis Westminster di Wilayah Tangkap Nelayan, para nelayan tidak lagi mendapatkan hasil seperti biasanya, dikarenakan air di seputar tangkapan menjadi keruh, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan ikan tangkapan,”ungkap salah seorang perwakilan warga yang ditemui.
Lebih jauh diungkapkannya, bahwa selain mempengaruhi tangkapan nelayan, juga sudah mempengaruhi sumber mata air yang bersih untuk dikonsumsi, bahkan area tambang tersebut sudah merenggut beberapa korban nyawa.
“Kami sudah datang dan menginap di Kantor Gubernur ini, kami berharap agar bisa bertemu langsung dengan gubernur serta memperoleh solusi dari apa yang kami harapkan dari pemerintah di Sulsel ini dan kami minta agar Gubernur Sulsel menghentikan penambangan juga mencabut izin tambang tersebut,” pungkasnya. (@ly)