Makassar, Pensilrakyat.com – Maraknya terjadi tindak penganiayaan terhadap pelaku-pelaku sosial kontrol, Aktivis (LSM dan Jurnalis-red) akhir-akhir ini, menjadi perbincangan khalayak ramai dan jadi sorotan tersendiri ditengah masyarakat, seperti halnya kecaman yang dilontarkan Sekretaris Jenderal DPP-LIMIT Mulyadi, disela acara “Workshoop Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kota” disalah satu Hotel di Makassar (18/02).
Menurut aktivis era 90 ini yang akrab disapa Bang Mul, ia mengatakan, seharusnya dijaman milenial sekarang ini sejogyanya para pejabat yang korup tidak lagi mendapat tempat dihati masyarakat dan pejabat yang dimaksud, harusnya pula sadar bahwa “Demokrasi adalah Proses dimana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan” (Filsuf, Bertrand Russell).
Lanjut Mulyadi, Kejadian yang menimpa salah satu sahabat Aktivis di Kabupaten Jeneponto (Supriadi Tompo) adalah cerminan ketidakdewasaan para pelaku maupun oknum yang menyuruh untuk melakukan penganiayaan terhadap pribadi seseorang seperti yang dialami lelaki ST selaku aktivis, dimana sepengetahuan saya, beliau adalah sosok yang sangat peduli atas pembangunan di Kabupaten Jeneponto, semoga saja kejadian tersebut dilatar belakangi dengan profesinya sebagai bagian dari tugas Lembaga Swadaya Masyarakat,” ujarnya.
Disampaikannya pula, “bahwa dengan berulang-ulangnya kejadian penganiayaan seperti yang dialami para aktivis ini sudah sangat memprihatinkan”, apalagi dengan mempertontonkan kesan yang menunjukkan bahwa negara kita seolah-olah merayakan demokrasi, padahal tanpa disadari telah memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan para koruptor dan tentunya ini sudah tidak sehat dan zholim, padahal kata pak Jokowi, “Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya,” terang Mulyadi.
Kembali dirinya menegaskan, bahwa Limit Indonesia tidak akan membiarkan persoalan-persoalan ini berjamur dan akan membias di pelosok-pelosok kabupaten, sebab negara saat ini sedang gencar-gencarnya menggelontorkan anggaran di pedesaan dan sangatlah berbahaya jika tanpa kontrol masyarakat seperti yang dilakukan oleh saudara kita Supriadi Tompo selaku aktivis dan kemarin justru mendapatkan serangan balik dari para pengkhianat bangsa.
Sekjend DPP LIMIT Indonesia berharap, aparat penegak hukum segera menuntaskan hal ini, sebab jika tidak terungkap, maka dikemudian hari akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan,” paparnya. (Rls)
