Gowa, Pensilrakyat.com – Hari Ini, Senin, 20 Maret 2023 Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB-red) menurunkan Panglimanya (Pandawa Pattingalloang Kabupaten Gowa) ke beberapa titik aksi, ; depan kantor Polresta Gowa, Dinas PUPR, dan kantor DPRD Kabupaten Gowa terkait dugaan dugaan praktik KKN ditubuh Dinas PUPR Gowa.

Menyikapi kondisi pemerintahan yang akhir-akhir ini terkhusus di Dinas PUPR Kabupaten Gowa, dimana semakin memburuknya kinerja yang terlihat dari tahun ketahun. Namun pun Perwajahan Kabupaten Gowa terus dilakukan upaya perbaikan dan keindahannya oleh Bapak Bupati Gowa seakan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Dinas PUPR Melegitimasi pelaksanaan pekerjaan para Provider dan Vendor Fiber Optik dengan memberikan rekomendasi adalah kesan terburuk,” terang Asry Syam selaku Jenderal Lapangan.

Belum lagi upaya Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah berpacu dengan waktu menjadikan Gowa sebagai daerah bebas dari korupsi harus tercoreng dengan hadirnya Tim Satgassus Mabes Polri akibat kegiatan dana PEN 2022 yang tidak mampu diselesaikan dan kami duga ini semua akibat kurangnya pengawasan kepada pemenang kegiatan jembatan BOONG Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya dan kegiatan pembangunan Pasar Bontorea, Kecamatan Pallangga,” sambungnya.

See also  Perihal Tudingan Pencemaran Lingkungan Warga Punagaya, Ini Klarifikasi Humas PLTU Wilayah !!

Akibat dari semua kinerja buruk di atas dengan ini TODDOPULI INDONESIA BERSATU menyatakan sikap sebagai berikut, ;

1. Mendukung pelaksanaan monev yang dilakukan Tim Satgassus Mabes Polri terhadap kedua kegiatan diatas.

2. Mendesak Kapolres Gowa agar melakukan pemeriksaan atas orang orang yang terlibat atas keterlambatan penyelesaian kegiatan diatas yang kami duga syarat permainan Mafia Proyek

3. Mendesak Kapolres Gowa agar melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan Provider dan Vendor Fiber Optik yang belum memiliki ijin, serta pemeriksaan atas oknum PUPR yang menerima dana titipan yang kami duga adalah bagian dari PUNGLI karena dana titipan ini yang melahirkan adanya rekomendasi yang dijadikan dasar Provider dan Vendor melaksanakan kegiatan tanpa ijin kegiatan

4. Mendesak Bapak BUPATI GOWA agar mencopot Kadis PUPR Gowa karena kinerja yang makin memburuk bahkan telah mencederai beberapa program dan harapan masyarakat Gowa

5. Mendesak Bapak Ketua DPRD Gowa agar segera melakukan evaluasi kinerja PUPR dan merekomendasikan pencopotan Kadis PUPR yang tidak mampu berkinerja dengan baik.

See also  Setelah Pelaku Penganiaya Aktivis Mendekam Di Polres Jeneponto, Iapun Bernyanyi Merdu

“Demikian pernyataan sikap ini dibuat dan berharap sesegera mungkin dapat direalisasikan agar pemerintah dan penegak hukum di Kabupaten Gowa mendapat kepercayaan masyarakat,” tutup Asry.

Sementara Kadis PUPR Gowa (Rusdi Alimuddin) saat akan dikonfirmasi di ruangannya tak ada ditempat, bahkan konfirmasi via telepon WhatsApp tidak dibalas dan terlihat kontaknya tak aktif.

Adapun pihak DPRD Gowa saat didatangi oleh pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi serta mempertanyakan surat RDP yang telah disampaikan dua kali sejak beberapa bulan lalu jelang akhir tahun 2022 menyampaikan akan mengecek ulang surat RDP tersebut,” ujar Zulkifli selaku wakil ketua dari Partai Demokrat. (DPr)