Makassar-Pensil Rakyat | Disinyalir pengangkatan kepala sekolah, tidak memakai prosedur yang benar, sehingga terkesan tidak profesional. Suarman, M.Pd. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Makassar mengingatkan kepada pemerintah kota, agar dalam proses pengangkatan kepala sekolah, memperhatikan saran dan pandangan PGRI.
Hal itu diungkapkan suarman pada acara memperingati hari guru ke-75 di Kota Makassar di hotel Aryaduta, Makassar, Rabu 25 November 2020. “Jangan sampai pengangkatan kepala sekolah mengabaikan organisasi, yang memiliki banyak pemikir dan mengetahui dengan baik persoalan yang terjadi,”pungkasnya, menyoroti pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah yang dinilainya tidak melibatkan pembina PGRI, yakni Rektor UNM.
Pada kesempatan itu, Suarman juga meminta pemerintah serius memperhatikan nasib guru, terutama guru honorer. PGRI secara organisasi menyampaikan keprihatinan atas nasib guru honorer, yang tidak kunjung selesai penanganannya. “Tolong perhatikan nasib guru honorer, jangan sampai mereka mengemban amanah besar dengan nasib yang susah,” ujarnya, dihadapan perwakilan PGRI Cabang se Kota Makassar.
Dihadapan Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Prof. Asnawi, Rektor UNM, Prof. Husain Syam, Asisten 2 Pemkot Makassar, Sittiara Kinang, dan plt Kadis Pendidikan Andi Irwan Bangsawan. Suarman, M.Pd., mengungkapkan keprihatinannya pada nasib guru honorer, yang masih kurang mendapat perhatian pemerintah. “Guru itu penentu, siapa yang mau jadi walikota/bupati wajib memperhatikan nasib guru,”tambahnya.
Sementara di tempat yang sama, Sittiara, memberikan sambutan mewakili Walikota Makassar, menyebutkan bahwa pelibatan perguruan tinggi, diantaranya UNM sudah dilakukannya sejak menjabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membesarkan perguruan tinggi di daerah kita,” ujarnya.(ZH/@ly)
