Pensil Rakyat_Makassar | Aksi Ratusan massa tergabung dalam Front perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa di Fly Over, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar untuk Kedekatan Kejaksaan Negri Makassar agar membebaskan Supianto alias Ijul Korban Salah Tangkap beserta terdakwa. Senin, 8 Februari 2021.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini di lokasi aksi, Ijul beserta terdakwa lainnya tuduhan yang melakukan pembakaran ambulans dan pengrusakan gedung Partai Nasdem saat aksi penolakan UU Cipta Kerja berlangsung di Jalan AP Pettarani pada Kamis malam, 22 Oktober 2020 lalu.

Dalam pantauan aksi tersebut, massa dari beberapa organisasi yang tergabung Front Perjuangan Rakyat (FPR Sul-Sel) menyatakan bahwa Ijul atau terdakwa lainnya harus segera di bebaskan sebab tidak ada bukti yang menunjukkan interaksinya dalam aksi pada malam 22 Oktober tersebut.

Massa aksi meminta agar hakim terkait kasus ini dapat menyatakan objektif dan dapat memvonis bebas para terdakwa.

“Kami berharap hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyelesaikan kasus ini dapat objektif dan adil untuk membebaskan kami,” sebut salah saru orator.

READ  Antisipasi Penyebaran Covid19, Pengurus Masjid Al-Mutsyar Tamarunang Lakukan Pembersihan

Pihak lain Pimpinan FMN Makassar, Andri Candriawan saat dikonfirmasi menilai bahwa ini merupakan upaya aparat negara untuk memberangus dan yang menghalangi hak demokratis rakyat dalam menyampaikan persetujuannya terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Ijul atau organisasi kami yang tergabung dalam aliansi FPR Sulsel tidak tergabung dalam aksi unjuk rasa pada malam itu, bagaimana bisa Ijul dituduh berada di lokasi apalagi melakukang pengrusakan,” sebut Andri Candriawan.

“Kami yakin kuat bahwa ini adalah upaya rezim untuk membungkam, merepresi, dan memberangus semua kelompok yang menolak menolak Omnibus Law,” tambahnya.

Sementara Al Iqbal sebagai Humas FPR Sul-Sel mengungkapkan Bahwa “Keterangan Saksi dalam surat tuntutan JPU Kejaksaan Negri Makassar bukan fakta pada persidangan perkara ke-13. Pada lembar ke-6 sampai dengan Lembar ke-12 surat tuntutan JPU poin Keterangan saksi – saksi, sama sekali bukan fakta persidangan bahkan tidak ada dalam proses persidangan.” Pungkas Al Iqbal

“Kuat dugaan apabila keterangan dalam Surat Tuntutan JPU adalah hasil copy paste dari berita acara pemeriksaan Saksi di Kepolisian, karena antara keterangan saksi – saksi dari pihak JPU yang ada didalam Surat Tuntutan JPU tersebut dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi persis sama.” Tambah Iqbal

READ  Ada Apa Forum Peduli Keadilan Bangsa Gelar Aksi Damai di Makassar??

Adapun pernyataan dari LBH Makassar Ansar Kuasa Hukum Supianto alias Ijul turut menambahkan dengan mengatakan bahwa “Tindakan JPU dalam membuat Fakta Hukum pada surat Tuntutannya tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian Surat Tuntutan JPU mengandung cacat hukum, untuk itu haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak mengikat.” Jelas Ansar

Reporter: Risal Efendi Jaya
Editor: @ly