Makassar, Pensilrakyat.com – Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan ditengah Pandemi Covid-19 temasuk kategori dalam Keadaan darurat seperti yang sudah dituliskan pada episode Pertama, dimana tidak semua barang/jasa dianggap dapat diadakan dengan menggunakan “Keadaan Darurat”, Sebab Darurat tidak berarti harus panik.
Kemudian Kriteria Jenis Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/ Jasa untuk Penanganan Darurat, karena Keadaan Darurat telah dikelompokkan oleh Aturan Main secara Khusus dan bukan hanya Berdasarkan Keyakinan Pejabat Pengadaan.
Bahwa Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disaat Keadaan Darurat, harus dimulai dengan Perencanaan untuk melakukan Identifikasi atas Kebutuhan Barang/Jasa, kemudian menganalisa ketersediaan sumber daya, baru kemudian membuat Penetapan Cara Pengadaannya. Sedangkan saat Pelaksanaannya, ada 7 (Tujuh) Tahapan yang harus dilalui jika melalui rekanan Penyedia, dan LIMIT INDONESIA Mengingatkan kembali seperti yang telah dituliskan episode Pertama, bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditengah Pandemi Covid-19, telah mengamanatkan atas kewenangan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pelayanan hukum yang akan mengadukan/Melaporkan atas dugaan Penyimpangan atau Penyalahgunaan Wewenang dalam pengadaan Barang/ Jasa atas Penanganan Keadaan Darurat Kepada Instansi terkait jika ditemukan adanya kecenderungan/Potensi Kerugian Negara.
Bahwa kriteria yang masuk dalam keadaan Darurat adalah adanya bencana, dimana suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai seperti halnya yang kita sama-sama alami bagian dari “Orang Dalam Pemantauan”, sedangkan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Berdasarkan Status Keadaan Darurat dengan tetap pada aturan main dan tidak menggunakan kata “Panik”, lalu kemudian dengan serta merta membelanjakan Uang Negara tanpa Dasar atau Pedoman yang telah diatur tentang mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat yang hal tersebut dapat berbuntut panjang.
Adapun tugas dari PPK, adalah melakukan Identifikasi Kebutuhan, menganalisis Ketersediaan Sumber daya, melakukan Penunjukan Penyedia, menerbitkan SPPBJ, Menerbitkan SPMK/SPP, mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan dan melakukan Perikatan/Perjanjian serta tidak sesimpel dengan hanya langsung memberikan anggaran kepada Penyedia, lalu hasil belanja barang dari Penyedia langsung didistribusikan kepada Pengguna, Jika hal itu dilakukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ditengah Pandemi Covid-19, dapat di duga Inprosedur hingga dapat dikategorikan adanya dugaan Penyimpangan atau Penyalahgunaan Wewenang.
Makassar, Mei 2020.
Oleh : Mamat Sanrego
